Untuk mencegah tumpang tindih data kepemilikan, khususnya terkait data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS).