Simposium Nasional 2, Kali Ini BEM KM IPB Bahas Pemerataan Pendidikan Tinggi

Simposium Nasional 2 X KolaborAksi. (Terkini.id)
Simposium Nasional 2 X KolaborAksi. (Terkini.id)

Terkini.id, Bogor – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB University melalui Kementerian Kebijakan Nasoional bersama Kajian Isu Strategis dan Advokasi BEM Faperta IPB menggelar Simposium Nasional 2 X KolaborAksi, Sabtu, 20 Maret 2021. Sekretaris Kementerian Kebijakan Nasional BEM KM IPB Fathan Putra Mardela mengatakan, kegiatan ini merupakan ruang kritis bagi civitas akademika dalam menyampaikan pandangan dan tanggapannya terhadap isu-isu pendididikan, terutama pendidikan tinggi.

“Dari diskusi ini dapat memberikan insigth baru terhadap mahasiswa atau masyarakat umum yng nantinya berharap dapat melahirkan solusi untuk pendidikan lebih baik,” kata Fathan, Senin, 22 Maret 2021.

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga pembicara, yaitu dosen Universitas Sebelas Maret Aris Arif Mundayat, Ph. D., dosen Univesitas Negeri Jakarta Dr. Robertus Robert, M. A., dan Rektor IPB University 2007-2017 Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M. Sc.

Dalam pemaparannya, Aris Arif Mundayat, Ph. D. mengatakan, pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi hal yang konsen dilakukan mengingat berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut mulai dari jumlah dosen, birokrasi kampus, fasilitas, dan lain sebagainya.

“Kualitas pengajar atau dosen di Indonesia sering mengalami ketimpangan dan pebedaan kualitas dan terjadi di Jawa maupun luar Jawa. Permasalahan tersebut terjadi dapat disebabkan oleh  dosen yang kerap kali dapat memegang banyak mata kuliah,” kata Aris.

Dosen sosiologi itu menerangkan, terdapat perbedaan jumlah mengajar mata kuliah antara dosen di Malaysia dengan Indonesia. Dosen di Malaysia hanya diperbolehkan mengajar 2 mata kuliah, sementara di Indonesia bisa mencapai 22 mata kuliah.

“Ditambah lagi dosen di Indonesa mengambil proyek di luar perkuliahan. Hal ini menjadi permasalahan yang berakibat menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia dengan terpecahnya fokus mengajar dosen dengan banyaknya mata kuliah,” tambahnya.

Dr. Robertus Robert mengatakan, M. A. mengatakan, berdasarkan data yang bisa diakses secara luas dan cepat di internet menunjukkan bahwa persebaran perguruan tinggi swasta lebih banyak dibanding perguruan tinggi negeri. Hal ini akan terlihat juga korelasi kelas-kelas sosial yang berkuliah di masing- masing perguruan tinggi.

“Korelasi lainnya yaitu berhubungan dengan tingkat pengangguran di mana pengangguran berdasarkan pendidikan terbanyak dialami oleh lulusan SMA. Pengangguran yang tinggi di tingkat lulusan SMA menunjukkan bahwa ada sekian persen orang yang tidak dapat pekerjaan serta tidak masuk ke perguruan tinggi,” beber aktivis HAM yang juga ketua YLBHI 1996-2003 ini.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M. Sc. mengatakan, pemerataan pendidikan tinggi berhubungan dengan tingkat mutu pendidikan tinggi. Konteks tersebut tercermin dengan adanya kebijakan otonomi kampus agar kampus tidak terjebak dalam belenggu administrasi pendidikan.

Menurut Rektor IPB University 2007-2017 ini, kampus merupakan ruang yang dilingkupi oleh pemikiran- pemikiran yang kuat dan juga penghasil beragam inovasi. Prinsip seperti itu menjadikan kampus  sebagai ruang dalam kemerdekaan berpikir.

“Suatu hal penting yang di garis bawahi, yaitu terkait kemampuan bangsa menguasai teknologi. Itu semua menjadi pedoman kampus dalam berinovasi,” pungkasnya.

Kegiatan ini direspon baik oleh peserta. Peserta turut aktif memberikan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh ketiga pembicara. Peserta diskusi ini bukan hanya diikuti oleh mahasiswa IPB, tapi juga diikuti oleh mahasasiswa di luar IPB. (MHT/Fathan)

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Polri Rencana Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Rocky Gerung Beri Tanggapan Ini

50 Siswa SMA Puspa Bangsa Ikuti Gladi Asesmen Nasional Berbasis Komputer

Relawan Mahasiswa IPB Beri Kado Spesial untuk Petani di Hari Tani Nasional

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Bekasi Resmi Dikukuhkan Bupati

Bantah Kegiatan FPSH HAM Hanya Seremonial Saja, Nandi: Mainnya Kurang Jauh

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar